Sektor Konstruksi Hadapi Tekanan Beruntun, Anggaran Infrastruktur Turun hingga Biaya Proyek Naik

JAKARTA | IKN - Industri jasa konstruksi menghadapi tekanan beruntun pada 2026. Di satu sisi, alokasi anggaran infrastruktur pemerintah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, kenaikan harga minyak dunia turut mendorong peningkatan biaya material, logistik, hingga pengerjaan proyek.

Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) Djoko Sarwono menilai kondisi tersebut membuat pelaku usaha konstruksi semakin sulit mempertahankan kinerja di tengah tekanan industri yang terjadi secara bersamaan.

"Industri jasa konstruksi sedang tidak baik-baik saja. Hantamannya beruntun, mulai dari tekanan harga, kemudian akibat perang di Teluk yang tidak kunjung selesai," ujar Djoko dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, 15 September.

AKI mencatat, alokasi anggaran untuk sektor infrastruktur pada 2025 berada di kisaran Rp400 triliun. Anggaran tersebut menopang berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari konektivitas, energi, pangan, hingga proyek strategis nasional.

Namun, memasuki 2026, anggaran infrastruktur mengalami penurunan. Kondisi tersebut berpotensi mempersempit ruang pekerjaan bagi kontraktor, sementara biaya pelaksanaan proyek justru meningkat.

Tekanan biaya terutama berasal dari kenaikan harga minyak dunia. Harga minyak yang disebut kini mencapai sekitar 100,4 dolar AS per barel, dari sebelumnya sekitar 80 dolar AS per barel, dinilai memberikan dampak terhadap industri konstruksi.

Kenaikan harga energi tidak hanya meningkatkan biaya bahan bakar, tetapi juga merembet ke berbagai komponen proyek. Harga material seperti besi, batu split, semen, dan pasir berpotensi meningkat seiring kenaikan biaya produksi dan distribusi.

"Akibat kenaikan BBM tentunya material naik, biaya logistik naik, kemudian biaya proses juga akan naik," katanya.

Kondisi tersebut semakin menyulitkan kontraktor yang mengerjakan proyek di luar Jawa. Djoko menyebut ketersediaan BBM industri di sejumlah wilayah juga menjadi persoalan karena kontraktor tidak dapat menggunakan BBM bersubsidi untuk kebutuhan proyek.

"Di luar Jawa BBM itu langka, jadi kami sulit. Kadang-kadang proyek-proyek kami yang di luar Jawa cukup sulit mendapatkan bahan bakar industri," ucap Djoko.

Menghadapi kenaikan biaya tersebut, AKI telah meminta pemerintah melakukan penyesuaian atau eskalasi harga proyek. Menurut Djoko, kenaikan harga BBM, baik secara langsung maupun tidak langsung, semestinya dapat diperhitungkan dalam biaya pelaksanaan proyek.

Djoko mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut kepada sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Namun, hingga kini belum ada respons positif yang diharapkan.

AKI memahami pemerintah juga menghadapi keterbatasan ruang fiskal karena kondisi keuangan negara sedang berada dalam tekanan.

Di tengah situasi tersebut, keberlanjutan sektor konstruksi dinilai penting karena sektor ini memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional. Djoko menyebut sektor konstruksi berkontribusi sekitar 9,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Saat ini, AKI menaungi 117 perusahaan kontraktor. Mayoritas merupakan perusahaan besar, termasuk tujuh BUMN konstruksi. Anggota asosiasi tersebut disebut menguasai sekitar 80 persen pangsa pasar infrastruktur nasional.

Dengan kondisi anggaran menyusut sementara biaya konstruksi meningkat, pelaku usaha berharap pemerintah dapat menyiapkan kebijakan yang menjaga keberlanjutan proyek sekaligus memberikan ruang bagi kontraktor untuk menghadapi kenaikan biaya produksi.

Bagi industri konstruksi, tekanan tersebut menjadi semakin berat karena terjadi secara bersamaan. Kesempatan pekerjaan dari belanja infrastruktur menyusut, sementara biaya untuk menyelesaikan proyek yang ada justru semakin mahal.